Di Indonesia, pinjaman syariah dan pembiayaan Islami adalah penyaluran dana oleh bank syariah atau lembaga keuangan berizin melalui akad jual beli, sewa, atau kemitraan, tanpa membebankan bunga. Nasabah membayar margin, ujrah, atau bagi hasil yang telah disepakati sejak awal, dan produknya diawasi oleh dewan pengawas syariah. Akad yang sah harus memuat barang, harga, dan jangka waktu secara jelas. Layanan ini melayani karyawan, pengusaha, pembeli rumah, serta siapa saja yang menginginkan kredit sesuai prinsip Islam. Nasabah dari semua agama dapat memakainya, tidak terbatas pada umat Muslim.
Prinsip dasar pembiayaan Islami
Keuangan Islami berpijak pada larangan riba, yaitu tambahan tetap yang dikenakan semata-mata karena berjalannya waktu pada suatu pinjaman. Alih-alih meminjamkan uang dan memungut bunga, lembaga syariah ikut dalam transaksi nyata: menjual barang, menyewakannya, atau berinvestasi bersama nasabah. Keuntungan dibolehkan karena terkait perdagangan dan risiko, bukan sekadar meminjamkan uang tunai.
Prinsip lain membentuk setiap akad. Ketidakpastian berlebihan (gharar) dihindari, sehingga harga, barang, dan jangka waktu harus dinyatakan jelas. Spekulasi dan pembiayaan kegiatan yang dilarang tidak diperbolehkan. Keterbukaan karena itu menjadi bagian dari struktur produk, dan hal ini menjadi salah satu alasan nasabah non-Muslim pun memilihnya.
Di Indonesia gagasan ini dituangkan dalam undang-undang perbankan syariah dan dijalankan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Bagi peminjam, akibat praktisnya jelas. Nasabah yang menginginkan mobil tidak menerima pinjaman tunai beserta bunga, melainkan bank membeli mobil itu lalu nasabah membayar harga yang disepakati secara angsuran.
Hubungan ini mengubah posisi kedua pihak. Lembaga bukan sekadar pemberi pinjaman, melainkan penjual, pemilik sewa, atau mitra yang menanggung sebagian risiko barang, sehingga tanggung jawabnya terhadap objek pembiayaan lebih nyata.
Jenis akad yang paling sering dipakai
Murabahah adalah akad konsumen yang paling umum. Bank membeli barang seperti kendaraan, peralatan, atau bahan bangunan, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencantumkan margin. Harga tetap sepanjang masa cicilan, sehingga jadwal tidak berubah mengikuti suku bunga pasar.
Ijarah adalah sewa. Bank memiliki barang dan nasabah membayar sewa, kadang berakhir dengan kepemilikan melalui ijarah muntahiyah bittamlik. Musyarakah mutanaqisah adalah kemitraan menurun untuk perumahan, ketika nasabah membeli bagian bank secara bertahap. Mudharabah dan musyarakah merupakan pembagian hasil yang lebih sering terlihat pada pembiayaan usaha.
Qardh adalah pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok saja, yang muncul sebagai fasilitas pendukung di sebagian lembaga. Bank syariah juga menawarkan pembiayaan konsumtif beragun emas.
Pilihan akad bergantung pada tujuan. Untuk kendaraan atau perabot, murabahah sederhana dan mudah diprediksi. Untuk rumah berjangka panjang, kemitraan menurun atau sewa membuat peralihan kepemilikan berlangsung bertahap. Untuk warung yang butuh modal kerja, akad bagi hasil mengaitkan pembayaran dengan hasil usaha, tetapi menuntut pembukuan yang rapi.
Lembaga penyedia
Pembiayaan syariah dapat ditemui dalam beberapa bentuk. Bank umum syariah melayani sebagian besar produk rumah tangga dan usaha. Yang terbesar lahir dari penggabungan tiga bank syariah milik negara, dan beroperasi berdampingan dengan Bank Muamalat yang menyebut dirinya bank murni syariah pertama di Indonesia. Bank konvensional menjalankan unit usaha syariah dengan aturan terpisah, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah melayani peminjam kecil di kabupaten dan kota.
Di luar perbankan, perusahaan pembiayaan syariah menyediakan pembiayaan kendaraan dan peralatan, layanan gadai berbasis syariah tersedia, dan sebagian platform daring berizin beroperasi dengan prinsip syariah untuk pendanaan usaha kecil secara peer-to-peer.
Setiap lembaga memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menelaah produk, sedangkan OJK mengawasi perizinan, permodalan, dan perlindungan konsumen.
Pilihan lembaga bergantung pada kebutuhan dan lokasi. Warga di kota besar mudah menjangkau kantor cabang bank syariah, sedangkan pelaku usaha mikro di daerah sering lebih dekat dengan bank pembiayaan rakyat syariah atau koperasi syariah.
Syarat dan dokumen pengajuan
Persyaratannya mirip kredit konvensional karena lembaga tetap harus menilai kemampuan membayar. Pemohon umumnya warga negara Indonesia dewasa dengan penghasilan stabil, catatan bersih di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), dan tujuan penggunaan dana yang sah. Karyawan menunjukkan slip gaji dan surat keterangan kerja, sedangkan wiraswasta menyerahkan dokumen usaha dan rekening koran.
Berkas yang lazim:
- KTP, kartu keluarga, dan NPWP
- Slip gaji, surat keterangan kerja, atau izin usaha
- Rekening koran tiga hingga enam bulan terakhir
- Penawaran atau faktur barang yang dibiayai
- Dokumen agunan untuk akad rumah atau kendaraan
Karena akad syariah memerlukan objek nyata, lembaga dapat meminta faktur dari penjual dan membayar pemasok secara langsung. Karyawan perusahaan yang bekerja sama dengan bank sering mendapat proses lebih singkat karena penghasilannya diverifikasi lewat pemberi kerja, sementara pengusaha dapat diminta menunjukkan catatan penjualan atau kunjungan ke tempat usaha.
Pemohon yang pernah menunggak sebaiknya memeriksa SLIK lebih dulu melalui layanan OJK, lalu menyiapkan penjelasan tertulis. Lembaga syariah juga menilai karakter dan tujuan pembiayaan, bukan hanya angka penghasilan.
Membandingkan biaya dan menghindari salah paham
Label syariah tidak otomatis membuat produk lebih murah. Margin akad murabahah dapat setinggi biaya kredit konvensional, dan biaya administrasi, asuransi, notaris, serta penilaian agunan biasanya tetap berlaku. Pembandingan yang tepat adalah total pembayaran dan tenor, dihitung dari jadwal tertulis.
Tanyakan fatwa mana yang menjadi dasar akad, apakah margin tetap selama jangka waktu penuh, dan apa yang terjadi jika nasabah melunasi lebih awal. Pada banyak akad bank dapat memberi potongan pelunasan dipercepat, tetapi potongan itu bukan hak yang pasti kecuali tercantum dalam perjanjian.
Keterlambatan dikenai denda yang disalurkan ke dana sosial dan bukan menjadi pendapatan bank, sebuah ciri pembeda, namun keterlambatan tetap dilaporkan ke SLIK.
Kebiasaan yang berguna adalah meminta simulasi dengan jumlah dan jangka waktu sama dari bank konvensional dan bank syariah, lalu meletakkan kedua jadwal berdampingan. Perbedaan biaya asuransi dan administrasi sering sama pentingnya dengan margin.
Perhatikan pula apakah ada kewajiban membuka rekening, membeli asuransi jiwa, atau memakai produk tambahan. Syarat semacam itu menambah biaya dan harus tercantum jelas dalam penawaran sebelum akad ditandatangani.
Risiko, pengaduan, dan perlindungan
Sebagian penjual memakai label syariah untuk produk yang tidak diawasi, termasuk pinjaman daring ilegal yang menyebut biayanya sebagai biaya admin atau donasi. Penyedia yang sah berizin OJK, menyebutkan dewan pengawas syariahnya, dan memberi kontrak tertulis dengan jenis akad yang jelas.
Peminjam sebaiknya tidak memberi akses ke kontak atau foto di ponsel, tidak membayar biaya muka agar pinjaman dicairkan, dan menolak pihak yang menjamin persetujuan. Baca kontrak sebelum menandatangani dan simpan semua bukti pembayaran.
Dokumen paling penting ketika terjadi masalah adalah akad bertanda tangan, faktur barang, jadwal angsuran, dan bukti setiap transfer. Setelah angsuran terakhir, mintalah surat keterangan lunas agar catatan di SLIK diperbarui.
Pengaduan terhadap bank atau perusahaan pembiayaan dapat disampaikan lebih dulu kepada penyedia, lalu kepada OJK melalui Kontak 157. Bila sengketa menyangkut akad syariah, mediasi dapat ditangani lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan.
Jangan terburu-buru karena batas waktu penawaran yang mendesak. Lembaga yang sah memberi waktu membaca akad dan menjawab pertanyaan secara terbuka.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah pinjaman syariah di Indonesia benar-benar bebas bunga?
Akadnya tidak membebankan bunga. Nasabah membayar margin, sewa, atau bagi hasil yang disepakati di awal, dan totalnya bisa mirip kredit konvensional sehingga membandingkan seluruh pembayaran sangat penting.
Apakah non-Muslim boleh mengajukan pembiayaan syariah?
Boleh. Bank syariah melayani nasabah dari agama apa pun, dan pemeriksaan identitas, penghasilan, serta catatan kredit berlaku sama bagi semua orang.
Produk apa yang paling umum untuk perorangan?
Pembiayaan rumah dengan kemitraan menurun, pembelian kendaraan lewat murabahah, dan pembiayaan konsumtif beragun emas banyak dipilih, di samping modal kerja untuk usaha kecil.
Siapa yang memastikan suatu produk sesuai syariah?
Setiap lembaga syariah memiliki dewan pengawas syariah, lembaga fatwa nasional menyediakan standar yang diikuti akad, dan OJK mengawasi lembaga sebagai usaha jasa keuangan yang diatur.
Bagaimana jika saya tidak sanggup membayar angsuran?
Hubungi lembaga sebelum jatuh tempo. Restrukturisasi mungkin dilakukan, denda pada banyak akad disalurkan ke dana sosial, dan keterlambatan tetap tercatat di SLIK.
Bacaan lanjutan
- Bank Muamalat Indonesia : Bank syariah yang menampilkan produk pembiayaan seperti KPR Hijrah dan pembiayaan konsumtif beragun emas dalam bahasa Indonesia.
